Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Inovasi, Pendidikan, dan Daerah Terluar, Billy Mambrasar, menyatakan bahwa anggaran pendidikan tinggi di Indonesia masih jauh di bawah standar yang ditetapkan dunia. Menurut Billy, alokasi anggaran pendidikan tinggi di Indonesia hanya berkisar antara 0,9 hingga 1,6 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, Unesco, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), merekomendasikan agar anggaran pendidikan tinggi minimal mencapai 2 persen dari APBN.
“Anggaran pendidikan tinggi di Indonesia masih di bawah 2 persen. Unesco sebagai badan resmi PBB merekomendasikan agar negara yang ingin mendorong inovasi berbasis sumber daya manusia mengalokasikan setidaknya 2 persen dari APBN untuk pendidikan tinggi,” ungkap Billy dalam acara Obrolan Newsroom yang disiarkan di YouTube Kompas.com, Jumat (5/7/2024).
Daftar Isi
Kekurangan Anggaran Pendidikan Tinggi
Billy menegaskan bahwa Indonesia masih belum memenuhi rekomendasi Unesco tersebut. “Kita ini masih di bawah rekomendasi Unesco. Semua pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun kementerian, harus duduk bersama untuk memperbaiki ini,” ujarnya. Billy menjelaskan bahwa selama ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN atau sekitar Rp 665 triliun.
Namun, dari total anggaran tersebut, tidak semuanya dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Sebanyak 52 persen anggaran dialokasikan untuk transfer daerah dan dana desa, 12 persen untuk pengeluaran pembiayaan dan lain-lain, 9 persen untuk Kementerian Agama (Kemenag), 5 persen untuk kementerian/lembaga lainnya, dan 7 persen untuk belanja non kementerian/lembaga. Hanya 15 persen yang dialokasikan untuk Kemendikbud Ristek atau sekitar Rp 987 juta, dan dari jumlah tersebut, hanya 0,9 hingga 1,6 persen yang ditujukan untuk pendidikan tinggi.
“Dari dana yang tersisa itu, hanya 0,9 sampai 1,6 persen yang diperuntukkan untuk pendidikan tinggi. Bagaimana bisa cukup?” tanya Billy.
Baca Juga: Hong Kong Buka Kesempatan Beasiswa untuk Mahasiswa Indonesia
Perbandingan dengan Negara Maju
Billy menambahkan bahwa alokasi dana ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi yang sangat penting untuk memajukan bangsa. Negara maju seperti Singapura dan Amerika Serikat telah mengalokasikan anggaran yang jauh lebih besar untuk pendidikan tinggi, dengan Singapura mengalokasikan sekitar 10 persen dari APBN mereka.
“Negara maju seperti Singapura dan Amerika Serikat mengalokasikan anggaran yang jauh lebih besar untuk pendidikan tinggi. Jadi, ini adalah pokok permasalahan utama terkait kekurangan anggaran,” jelas Billy.
Pentingnya Meningkatkan Anggaran Pendidikan Tinggi
Billy menyarankan agar pemerintah meningkatkan anggaran untuk pendidikan tinggi. Selain untuk memajukan bangsa, peningkatan anggaran ini juga akan sangat berguna untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu agar tetap bisa mendapatkan akses pendidikan. Dengan tambahan anggaran, pemerintah dapat memberikan beasiswa atau bahkan menggratiskan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu, sehingga mereka tidak terjebak dalam jerat pinjaman online.
“Jika anggaran pendidikan saja sudah kecil, bagaimana kita bisa memastikan bahwa negara mampu membayar biaya kuliah anak-anak yang tidak mampu? Ini adalah masalah yang sangat mendasar,” tutup Billy.
Pentingnya Meningkatkan Anggaran Pendidikan Tinggi
Billy menegaskan bahwa untuk memajukan bangsa dan memastikan setiap mahasiswa mendapatkan akses pendidikan yang layak, pemerintah harus segera menaikkan anggaran pendidikan tinggi. Selain itu, dengan tambahan anggaran, pemerintah dapat memberikan beasiswa atau bahkan menggratiskan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu, sehingga mereka tidak terjerat dalam pinjaman online.
“Jika anggaran pendidikan sudah kecil, bagaimana kita bisa memastikan bahwa negara mampu membayar biaya kuliah anak-anak yang tidak mampu? Ini adalah masalah yang sangat mendasar,” tutup Billy.
Dengan peningkatan anggaran, Indonesia diharapkan bisa bersaing di kancah internasional dalam bidang pendidikan dan inovasi, serta menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Pemerintah perlu segera bertindak untuk memenuhi rekomendasi Unesco dan memastikan setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak demi kemajuan bangsa.