Pengangguran sering terasa seperti istilah statistik yang “jauh”, padahal dampaknya sangat nyata: pendapatan keluarga menurun, akses pendidikan dan layanan kesehatan terhambat, sampai meningkatnya kerentanan sosial. Karena itu, hampir semua negara menempatkan penurunan pengangguran sebagai target utama kebijakan ekonomi dan pembangunan.

Secara definisi, pengangguran mengacu pada bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja, tetapi tersedia untuk bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan luas dalam indikator ketenagakerjaan global.


Gambaran global: pengangguran masih besar meski tren membaik

Jika melihat skala dunia, pengangguran tetap menjadi isu besar. Laporan ILO memperkirakan sekitar 183 juta orang menganggur pada 2024, dengan tingkat pengangguran global sekitar 4,9%.
Sementara itu, indikator World Bank (modelled ILO estimate) menampilkan angka dunia 2024 sekitar 4,8%.

Trennya memang membaik dibanding periode krisis (terutama saat pandemi), tetapi pemulihannya tidak merata. Ada negara yang cepat pulih karena struktur industrinya kuat dan kebijakannya adaptif, sementara negara lain tertahan oleh konflik, ketidakstabilan politik, produktivitas rendah, atau mismatch keterampilan.

Poin pentingnya: pengangguran bukan cuma soal “lapangan kerja kurang”, tetapi juga soal kualitas pertumbuhan ekonomi, kesiapan skill tenaga kerja, dan kemampuan dunia usaha menyerap angkatan kerja baru.


Baca Juga: Mengapa Riset Indonesia Belum Jadi Mesin Daya Saing?

Mengapa pengangguran bisa tinggi?

Dalam praktik kebijakan publik, akar masalah pengangguran biasanya berputar di beberapa faktor berikut:

  1. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup menyerap tenaga kerja (jobless growth)
    Ekonomi tumbuh, tetapi pertumbuhan terjadi di sektor yang padat modal, bukan padat karya.
  2. Mismatch keterampilan (skill mismatch)
    Lowongan ada, tetapi kompetensi pelamar tidak sesuai kebutuhan industri.
  3. Transisi sekolah–kerja yang lemah
    Lulusan baru (fresh graduate) sering butuh waktu lebih lama untuk masuk pasar kerja.
  4. Guncangan ekonomi dan ketidakpastian
    Perubahan permintaan global, suku bunga, geopolitik, dan disrupsi teknologi dapat memicu penundaan ekspansi dan rekrutmen.
  5. Produktivitas dan iklim usaha
    Biaya logistik tinggi, regulasi rumit, atau akses pembiayaan sulit membuat penciptaan kerja melambat.

Potret Indonesia: TPT turun, tetapi tantangannya belum selesai

Di Indonesia, rujukan utama untuk data resmi adalah Sakernas BPS. Dalam rilis Februari 2025, BPS mencatat:

  • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 4,76%
  • Angkatan kerja: 153,05 juta orang
  • Penduduk bekerja: 145,77 juta orang

Ini memberi sinyal perbaikan dibanding tahun sebelumnya (BPS juga menekankan penurunan tipis TPT dibanding Februari 2024).
Namun, membaca pengangguran Indonesia perlu lebih dari sekadar angka nasional, karena dinamika lapangan kerja kita kuat dipengaruhi struktur ekonomi daerah, komposisi sektor (formal vs informal), serta kemampuan tenaga kerja beradaptasi dengan perubahan kebutuhan skill.


Baca Juga: Customer & Market Understanding untuk Strategi Marketing yang Lebih Tajam

Proyeksi dan risiko: kenapa isu ini perlu diwaspadai pada 2026?

Selain data historis, proyeksi lembaga internasional sering dipakai sebagai “early warning”. Dalam World Economic Outlook (April 2025), IMF memproyeksikan pengangguran Indonesia sekitar 5% pada 2025 (naik dari sekitar 4,9% pada 2024).

Proyeksi bukan angka final, tapi berguna untuk menilai risiko: bila perlambatan ekonomi global, ketidakpastian perdagangan, atau penyesuaian industri terjadi, pasar kerja dapat ikut tertekan—terutama pada sektor yang sensitif terhadap permintaan dan biaya produksi.


Strategi yang terbukti relevan: dari pertumbuhan, reskilling, sampai perlindungan sosial

Banyak negara mengombinasikan beberapa pendekatan berikut untuk menekan pengangguran:

1) Mendorong pertumbuhan yang “padat kerja”

Bukan hanya mengejar angka PDB, tetapi memastikan sektor yang tumbuh benar-benar menyerap tenaga kerja (manufaktur tertentu, agribisnis modern, ekonomi kreatif, pariwisata berkualitas, layanan produktif).

2) Program pasar tenaga kerja (active labor market policies)

Contohnya pelatihan berbasis kebutuhan industri, insentif penempatan kerja, program magang tersertifikasi, dan layanan penyaluran kerja yang datanya rapi.

3) Pembangunan yang inklusif

Mengurangi hambatan masuk kerja bagi kelompok rentan (miskin, difabel, perempuan, pekerja muda), termasuk lewat akses pelatihan, transport, internet, dan dukungan biaya.

4) Respons krisis yang bertahap

Saat ekonomi melemah, kebijakan efektif biasanya mengikuti logika berjenjang:

  • Relief: bantuan jangka pendek agar daya beli tidak runtuh
  • Recovery: pemulihan sektor produktif (UMKM, manufaktur, jasa)
  • Reform: perbaikan struktural jangka panjang (skill, produktivitas, iklim usaha)

Apa yang bisa dilakukan Indonesia (lebih praktis dan terukur)?

Agar pembahasan tidak berhenti di wacana, berikut contoh agenda yang bisa dibuat lebih “terukur”:

  • Pemetaan mismatch skill per sektor dan daerah (berbasis data lowongan & tracer study)
  • Link & match yang benar-benar berbasis kebutuhan industri (kurikulum mikro-kredensial, sertifikasi)
  • Penguatan job matching: platform, bursa kerja, dan perantara kerja yang akuntabel
  • Produktivitas UMKM: akses pembiayaan, digitalisasi, standar kualitas, dan ekspansi pasar
  • Kebijakan investasi padat karya yang memberi kepastian (regulasi, insentif, logistik)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top