Anggaran Pendidikan 2025: Rp 93 Triliun Dibagi Tiga, Kemendiktisaintek Terima Rp 57 Triliun

Anggaran Pendidikan 2025 Dibagi Tiga, Kemendiktisaintek Dapat Porsi Terbesar

Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk merombak struktur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian baru. Reformasi besar ini menghasilkan tiga entitas terpisah: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), serta Kementerian Kebudayaan. Keputusan ini berdampak langsung pada pembagian anggaran pendidikan nasional tahun 2025 yang mencapai Rp 93,6 triliun.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, dalam rapat tertutup bersama para menteri terkait, mengonfirmasi bahwa Kemendiktisaintek menerima porsi anggaran terbesar, yaitu Rp 57 triliun. Sementara itu, Kemendikdasmen memperoleh Rp 30 triliun, dan sisanya Rp 2 triliun dialokasikan untuk Kementerian Kebudayaan.

Prioritas Anggaran Kemendikdasmen

Hetifah menjelaskan bahwa Kemendikdasmen akan menggunakan alokasi anggaran untuk mendukung kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun. Program ini mencakup pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Fokus utama kementerian adalah pembangunan infrastruktur, pengembangan kurikulum, pelatihan guru, serta peningkatan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia.

“Program seperti Wajib Belajar 13 Tahun butuh dukungan menyeluruh, mulai dari sarana prasarana, pelatihan guru, hingga pengembangan kurikulum. Semua itu membutuhkan anggaran yang signifikan,” tambah Hetifah.

Baca Juga: 7 Langkah Strategis Mendiktisaintek dalam Kolaborasi Riset Bersama UC Berkeley untuk Menguatkan Human Capital Indonesia

Kemendiktisaintek: Pusat Riset dan Pendidikan Tinggi

Kemendiktisaintek menerima alokasi terbesar karena tanggung jawabnya yang luas, mencakup perguruan tinggi negeri dan swasta, dosen, riset, serta pengembangan teknologi. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Mendiktisaintek, mengungkapkan bahwa Rp 57 triliun ini juga mencakup tunjangan kinerja dosen, baik ASN maupun swasta.

“Selain tunjangan kinerja, kami juga memperjuangkan kenaikan gaji dosen. Dengan skenario yang adil, kami ingin memastikan kesejahteraan dosen ASN dan swasta meningkat secara bersamaan,” jelas Satryo.

Selain itu, riset ilmiah dan pengembangan teknologi akan menjadi prioritas utama. Pemerintah berharap dengan alokasi ini, inovasi nasional di bidang sains dan teknologi dapat lebih maju dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Anggaran Kementerian Kebudayaan

Meskipun mendapatkan porsi terkecil, yakni Rp 2 triliun, Kementerian Kebudayaan akan fokus pada pelestarian budaya Indonesia. Program-program seperti revitalisasi cagar budaya, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai sejarah, serta pengembangan seni tradisional menjadi sorotan utama.

Reformasi Besar Demi Pendidikan Berkualitas

Reformasi struktur ini dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan. Dengan pembagian ini, pemerintah berharap masing-masing kementerian dapat fokus pada tugas pokoknya, baik itu pendidikan dasar, pendidikan tinggi, maupun pelestarian budaya.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung program-program prioritas melalui tambahan anggaran sesuai kebutuhan. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan pendidikan berkualitas yang merata di seluruh Indonesia.