Janji Kemendikbud: Dosen PPPK Menjadi PNS

Apa yang menjadi keprihatinan utama para dosen PPPK di kampus negeri? Ketidakpastian status mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menjadi sorotan. Kali ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan harapan baru bagi mereka. Dalam artikel ini, kita akan membahas janji Kementerian Pendidikan untuk mengangkat dosen PPPK menjadi PNS sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir.

Pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Direktur Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan, Lukman, mengonfirmasi bahwa Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim telah bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas. Pertemuan tersebut membahas nasib dosen PPPK yang hingga kini masih belum diangkat menjadi PNS.

Perjuangan Hak-Hak Dosen PPPK

“Kami ingin memperjuangkan nasib para dosen di PTNB yang masih berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja supaya hak-haknya sama seperti PNS,” ujar Lukman. Dosen PPPK saat ini mengalami kesulitan dalam kenaikan pangkat, sehingga penting bagi mereka untuk memperoleh status yang setara dengan PNS.

Tuntutan ILP-PTNB untuk Pengalihan Status

Perwakilan Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP-PTNB) meminta Kementerian Pendidikan segera mengalihkan status dosen PPPK menjadi PNS dalam waktu tiga bulan ke depan. Namun, Kementerian hanya dapat berupaya menyelesaikan proses tersebut sebelum masa pemerintahan baru dimulai. Masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober mendatang.

Proses Pengalihan Status yang Masih Berjalan

Lukman menjelaskan bahwa proses pengalihan status dosen kontrak masih berjalan. Pemerintah sedang menyelesaikan urusan teknis dan data yang diperlukan untuk alih status ini. Keputusan ini harus melalui kesepakatan antar-kementerian, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara, dan memerlukan keputusan presiden.

Unjuk Rasa Dosen PPPK

Sebelum audiensi, sekitar 300 dosen berstatus PPPK berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Pendidikan. Mereka berasal dari 35 kampus negeri baru dan mendesak agar Kementerian segera menyelesaikan alih status dosen PPPK menjadi PNS.

Baca Juga: 10 Fakta Menarik: Penelitian Ungkap Aktivitas yang Buat Waktu Terasa Lebih Lambat

Nasib Dosen PPPK yang Memprihatinkan

Sekretaris Jenderal ILP-PTNB, Umar, menyatakan ada ribuan tenaga pendidik dan dosen di PTNB yang masih berstatus PPPK. Mereka telah mengabdi bertahun-tahun, namun belum diangkat menjadi pegawai negeri. Nasib mereka justru semakin memprihatinkan dalam dua tahun terakhir, dengan beberapa dosen mengalami penurunan pangkat.

Testimoni Dosen yang Terkena Dampak

Contohnya, Umar, seorang dosen dari Universitas Sulawesi Barat, yang sudah memiliki gelar doktor (S3), tetapi dalam SK PPPK hanya tercatat sebagai S2. Pangkatnya diturunkan dari lektor menjadi asisten ahli tanpa alasan yang jelas. Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan pengalihan status dosen PPPK menjadi PNS.

Pentingnya Alih Status Dosen PPPK Menjadi PNS

Alih status dosen PPPK menjadi PNS bukan hanya sekadar formalitas, tetapi sangat krusial untuk keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi negeri. Para dosen PPPK telah mengabdikan diri dalam jangka waktu yang lama, tetapi mereka masih menghadapi ketidakpastian dalam karier mereka. Dengan status PNS, mereka akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk pengembangan profesional dan keamanan kerja.

Kendala yang Dihadapi dalam Proses Pengalihan Status

Proses pengalihan status dosen PPPK menjadi PNS tidaklah mudah. Salah satu kendala utama adalah birokrasi yang kompleks. Setiap perubahan status memerlukan persetujuan dari berbagai kementerian dan badan pemerintahan. Selain itu, perlu adanya pengumpulan data yang akurat dan penyelesaian urusan teknis sebelum keputusan final dapat diambil. Ini membutuhkan koordinasi yang intensif dan waktu yang tidak sedikit.

Dampak Psikologis terhadap Dosen PPPK

Ketidakpastian status pekerjaan memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap dosen PPPK. Banyak dari mereka merasa cemas dan tidak dihargai meskipun telah memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan tinggi. Penurunan pangkat yang tidak adil dan ketidakmampuan untuk naik pangkat lebih lanjut memperburuk situasi ini. Pengalihan status menjadi PNS dapat memberikan ketenangan pikiran dan motivasi untuk terus berkarya.

Dukungan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan DPR

Upaya dosen PPPK untuk memperoleh status PNS juga mendapatkan dukungan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka telah mengajukan keluhan dan permintaan resmi untuk mempercepat proses pengalihan status. Dukungan ini menunjukkan bahwa perjuangan dosen PPPK bukan hanya masalah internal perguruan tinggi, tetapi juga isu nasional yang memerlukan perhatian serius.

Langkah-Langkah yang Telah Diambil oleh Kementerian Pendidikan

Kementerian Pendidikan telah mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah salah satu upaya untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, Kementerian juga berkomitmen untuk menyelesaikan urusan teknis dan data yang diperlukan. Meskipun proses ini masih berlangsung, komitmen yang kuat dari pihak pemerintah memberikan harapan bagi dosen PPPK.

Harapan di Masa Depan

Dengan adanya janji dari Kementerian Pendidikan, para dosen PPPK berharap perubahan status mereka menjadi PNS akan segera terwujud. Ini bukan hanya tentang pengakuan atas dedikasi mereka, tetapi juga tentang memberikan mereka kesempatan yang setara untuk berkembang dalam karier akademik. Keberhasilan pengalihan status ini akan menjadi tonggak penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kesimpulan

Janji Kementerian Pendidikan untuk mengangkat dosen PPPK menjadi PNS adalah langkah yang sangat penting dalam memperbaiki ketidakadilan yang dialami oleh dosen kontrak di perguruan tinggi negeri. Meskipun proses ini menghadapi berbagai kendala birokrasi, komitmen yang kuat dari pemerintah memberikan harapan baru bagi para dosen PPPK. Dukungan dari berbagai pihak dan upaya yang terus-menerus akan menjadi kunci dalam mewujudkan pengalihan status ini sebelum masa jabatan Presiden Jokowi berakhir.