Bahas Efisiensi Anggaran PTN, Kemdikti Sorot Pemanfaatan Teknologi

Efisiensi Anggaran di Kemendiktisaintek: Tantangan dan Strategi Adaptasi

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) kembali menjadi sorotan setelah sejumlah anggaran untuk layanan publik terkena efisiensi oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu). Beberapa program yang terdampak antara lain Bantuan Operasional PTN (BOPTN), Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTNBH), Program Revitalisasi PTN (PRPTN), Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT), serta Bantuan Kelembagaan PTS.

Pemangkasan anggaran ini memicu diskusi di kalangan akademisi dan pengelola perguruan tinggi karena berpotensi memengaruhi kualitas pendidikan dan operasional kampus. Untuk mengatasi tantangan ini, Kemendiktisaintek mengajukan usulan agar bantuan-bantuan tersebut dikembalikan ke pagu awal guna memastikan stabilitas pendanaan perguruan tinggi serta menghindari kemungkinan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).

Dampak Pemotongan Anggaran Terhadap Perguruan Tinggi

Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR pada 12 Februari 2025, Menteri Diktisaintek saat itu, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyoroti implikasi dari pemotongan anggaran terhadap perguruan tinggi. Menurutnya, pemotongan anggaran BOPTN hingga separuh dapat mendorong perguruan tinggi untuk menaikkan UKT guna menutupi defisit anggaran.

“Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali kepada pagu awal, yaitu Rp6,018 triliun. Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah,” ujar Satryo.

Hal serupa juga terjadi pada Bantuan Kelembagaan PTS yang awalnya dianggarkan sebesar Rp365 miliar. Jika tidak dikembalikan ke pagu awal, banyak PTS yang mungkin harus menyesuaikan biaya kuliah agar dapat terus beroperasi secara normal.

Strategi Efisiensi dan Pemanfaatan Teknologi di Perguruan Tinggi

Untuk menghadapi pemotongan anggaran, Kemendiktisaintek mengadakan pertemuan dengan pimpinan PTN se-Indonesia, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), dan Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI) pada 20 Februari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Mendiktisaintek yang baru, Brian Yuliarto, bersama jajarannya membahas strategi efisiensi guna mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M Simatupang, menyebutkan bahwa efisiensi anggaran dapat dicapai melalui eliminasi pemborosan dan pemanfaatan teknologi secara maksimal. “Efisiensi sesuatu yang baik dan akan dilakukan untuk menghilangkan pemborosan serta meningkatkan pemanfaatan teknologi,” ujar Togar.

Beberapa langkah strategis yang diusulkan mencakup:

• Simplifikasi proses kerja menggunakan teknologi digital
• Pembelajaran daring dan hybrid untuk mengurangi biaya operasional
• Berbagi sumber daya antar perguruan tinggi guna meningkatkan efisiensi penggunaan fasilitas dan tenaga pengajar
• Pemanfaatan teknologi dalam layanan administrasi untuk mengurangi biaya operasional kantor

Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu perguruan tinggi beradaptasi dengan kondisi anggaran yang lebih ketat tanpa harus mengorbankan kualitas pendidikan.

Baca Juga: Anggaran Riset Dipangkas: Penelitian Harus Lebih Strategis dan Berdampak

Kebijakan Efisiensi di Lingkungan Kemendiktisaintek

Untuk menegaskan komitmen dalam menjalankan efisiensi, Kemendiktisaintek telah mengeluarkan Surat Edaran Sekjen Kemendiktisaintek Nomor 4 Tahun 2025. Surat edaran ini berisi instruksi kebijakan efisiensi yang harus diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kemendiktisaintek, termasuk pejabat kementerian, pimpinan PTN, kepala LLDikti, serta pegawai unit kerja Kemendiktisaintek.

Aturan-aturan yang tercantum dalam surat edaran tersebut meliputi:

• Penggunaan model rapat hybrid atau daring untuk menghemat anggaran perjalanan dinas
• Implementasi sistem kerja fleksibel (work from home/WFH) dalam beberapa situasi
• Pemanfaatan spanduk digital dalam rapat atau acara resmi untuk mengurangi pengeluaran cetak
• Pemilihan proyek infrastruktur yang benar-benar prioritas dan berisiko tinggi
• Penghematan dalam penggunaan listrik dan air di lingkungan kampus dan kantor

Selain itu, unit kerja juga diinstruksikan untuk menggunakan media informasi daring guna menyampaikan standar pelayanan baru serta membuka komunikasi digital untuk konsultasi dan pengaduan.

Dampak Efisiensi Anggaran Terhadap UKT

Salah satu kekhawatiran utama terkait kebijakan efisiensi ini adalah dampaknya terhadap UKT mahasiswa. Mengingat BOPTN merupakan bagian dari anggaran layanan publik, kebijakan efisiensi yang menyasar anggaran tersebut dapat berdampak pada sumber pendanaan universitas.

Namun, Togar menegaskan bahwa setiap kebijakan memiliki aspek eksternalitas yang perlu diperhitungkan agar tidak berdampak kontra-produktif. Oleh karena itu, dalam penerapan efisiensi, pemerintah tetap mempertimbangkan prinsip memilah kegiatan yang kurang produktif tanpa mengorbankan layanan publik.

“Setiap kebijakan ada aspek eksternalitas yang perlu dihindarkan agar tidak berimbas secara tidak produktif. Jadi tetap ada prinsip kalkulasi yang matang dalam memilah kegiatan yang kurang produktif dan mana yang kontra-produktif,” jelas Togar.

Selain itu, meskipun telah ditetapkan oleh DJA Kemenkeu, keputusan efisiensi anggaran ini masih dapat berubah setelah hasil rapat kerja dengan DPR dilaporkan ke Kemenkeu. Dengan kata lain, masih ada peluang bagi Kemendiktisaintek untuk mendapatkan revisi anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi.

Kesimpulan: Efisiensi Sebagai Peluang, Bukan Sekadar Tantangan

Efisiensi anggaran di sektor pendidikan tinggi merupakan tantangan besar yang membutuhkan inovasi dan strategi adaptasi. Namun, di sisi lain, ini juga bisa menjadi peluang bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengadopsi teknologi yang lebih modern.

Pemanfaatan teknologi digital, optimasi sumber daya, serta reformasi birokrasi di lingkungan kampus dapat menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa pendidikan tinggi tetap berkualitas meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Dengan strategi yang tepat, perguruan tinggi di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan layanan pendidikan terbaik bagi mahasiswa.