Hanya 169 Perguruan Tinggi Unggul di Indonesia: Tantangan Mutu dan Arah Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi

Mutu pendidikan tinggi di Indonesia telah menjadi isu strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Akreditasi menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas institusi pendidikan tinggi. Namun, hingga saat ini, jumlah perguruan tinggi yang meraih status akreditasi unggul masih tergolong minim. Dari ribuan perguruan tinggi yang terdaftar, hanya 169 yang menyandang predikat “Unggul”.

Data ini mencerminkan tantangan besar sekaligus peluang bagi lembaga pendidikan dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Artikel ini akan membahas secara mendalam situasi akreditasi perguruan tinggi di Indonesia, tantangan dalam sistem akreditasi, strategi peningkatan mutu, serta peran lembaga asistensi seperti Britter dalam mendampingi kampus dan program studi mencapai akreditasi unggul.

Perbedaan Data BAN-PT dan PDDikti: Sumber Kebingungan dan Tantangan Validasi

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI, Direktur Dewan Eksekutif Nasional BAN-PT, Prof. Ari Purbayanto, mengungkapkan adanya ketimpangan data antara dua institusi utama: BAN-PT dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

• Menurut BAN-PT: Terdapat 4.081 perguruan tinggi yang tercatat aktif dalam sistem akreditasi online.
• Menurut PDDikti: Jumlahnya mencapai 4.417 institusi.

Dari selisih sekitar 336 institusi tersebut, 47% belum terakreditasi jika mengacu ke data PDDikti. Banyak di antaranya yang belum terfilter atau merupakan institusi yang tidak aktif, namun tetap tercatat di PDDikti. Disparitas ini menciptakan tantangan dalam validasi data, terutama saat pengambilan keputusan kebijakan pendidikan tinggi.

169 Perguruan Tinggi dengan Akreditasi Unggul: Apakah Cukup?

Hingga 2025, hanya 169 perguruan tinggi yang berhasil meraih akreditasi unggul. Meski angka ini meningkat signifikan dari hanya 16 institusi pada 2021, angka ini tetap mencerminkan dominasi institusi berakreditasi Baik atau Baik Sekali.

Peningkatan tersebut patut diapresiasi, namun juga menunjukkan betapa lambatnya transformasi mutu pendidikan di Indonesia. Dari total ribuan institusi, berarti hanya sekitar 4% yang mampu memenuhi standar tertinggi dari BAN-PT.

Baca Juga: Peran Strategis Perguruan Tinggi dalam Sistem Kesehatan Nasional

Faktor Penyebab Minimnya Akreditasi Unggul

1. Kurangnya Pemahaman terhadap Instrumen Akreditasi
   • Banyak institusi belum sepenuhnya memahami instrumen akreditasi terbaru (LAM dan IAPS 4.0).
   • Akreditasi bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk budaya mutu.
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia
   • Keterbatasan dosen berkualifikasi doktor.
   • Lemahnya kompetensi manajerial dan administratif.
3. Dokumentasi yang Tidak Sistematis
   • Banyak kampus belum memiliki sistem dokumentasi terpadu untuk pelaporan akreditasi.
   • Kinerja dan capaian tidak tercatat dengan baik, meski secara praktik sudah memenuhi syarat.
4. Kurangnya Pendampingan Profesional
   • Kampus-kampus kecil dan daerah sulit mendapatkan asistensi akreditasi secara mendalam.
   • Peran pendamping seperti Britter menjadi sangat krusial.

Peran Penting Akreditasi: Legalitas dan Kepercayaan

Akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai indikator mutu, tetapi juga sebagai prasyarat legal dalam pelaksanaan pendidikan tinggi. Prof. Imam Buchori, Ketua Majelis Akreditasi BAN-PT, menegaskan bahwa semua perguruan tinggi dan program studi wajib terakreditasi.

“Program studi atau perguruan tinggi yang tidak terakreditasi dan tetap meluluskan mahasiswa, maka gelar yang dikeluarkan tidak sah secara hukum,” ujarnya.

Implikasi ini berdampak langsung pada mahasiswa dan lulusan, termasuk dalam pengakuan ijazah, keabsahan profesi, hingga proses rekrutmen kerja.

Dorongan Internal sebagai Budaya Mutu

Dalam konteks global, akreditasi bersifat internally driven—dimotivasi oleh kesadaran institusi terhadap pentingnya kualitas. Indonesia masih berada pada fase regulatory driven, yakni akreditasi dijalankan karena kewajiban peraturan.

Transformasi menuju internally driven accreditation membutuhkan waktu, budaya organisasi yang kuat, dan dukungan dari seluruh sivitas akademika.

Strategi Meningkatkan Akreditasi: Apa yang Bisa Dilakukan?

1. Audit Internal Secara Berkala
   • Lakukan evaluasi kinerja institusi dan program studi secara rutin.
2. Membangun Sistem Dokumentasi Digital
   • Gunakan sistem informasi akademik terpadu untuk merekam semua aktivitas.
3. Pelatihan dan Sertifikasi Dosen
   • Dorong dosen untuk mengambil studi lanjut, publikasi internasional, dan sertifikasi kompetensi.
4. Pendampingan oleh Lembaga Profesional
   • Kolaborasi dengan pihak ketiga seperti Britter untuk review, pelatihan, dan pendampingan borang akreditasi.
5. Kolaborasi dan Benchmarking
   • Belajar dari kampus unggul lain, baik secara nasional maupun global.

Kasus PTKL: Tantangan Tambahan Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Lain

Perguruan tinggi yang berada di bawah kementerian lain (PTKL) juga menghadapi tantangan serupa. Dari 171 PTKL yang tercatat di PDDikti, hanya 126 yang tercatat di BAN-PT.

Selisih ini terjadi karena:

• Institusi yang telah tidak aktif.
• Perubahan bentuk atau penggabungan kampus.
• Kesalahan pencatatan dan pelaporan.

PTKL perlu didorong untuk mengikuti proses akreditasi agar status lulusannya diakui secara nasional.

Studi Kasus: Kampus yang Berhasil Naik Peringkat Akreditasi

Beberapa perguruan tinggi berhasil menembus akreditasi unggul dalam waktu singkat berkat:

• Kepemimpinan rektor yang progresif.
• Dukungan tim akreditasi internal yang solid.
• Pendampingan eksternal dari lembaga seperti Britter yang membantu penyusunan borang, evaluasi LKPT dan LED, hingga simulasi visitasi.

Saatnya Akreditasi Jadi Kesadaran Mutu, Bukan Sekadar Kewajiban

Perjalanan menuju akreditasi unggul memang menantang, namun bukan tidak mungkin. Dengan komitmen pimpinan, keterlibatan semua elemen kampus, serta bantuan dari lembaga pendamping seperti Britter, transformasi mutu pendidikan tinggi dapat diwujudkan.